Category Archives: Bahasa Indonesia

Arti Kata Sumbang Sebenarnya Dalam Bahasa Indonesia

Kelompok band indie seperti Bottlesmoker dari Bandung yang meraih Kusala Musik Independen Asia Pasifik 2010 di Manila, Filipina, boleh dibilang sebagai kawanan musik bernada sumbang. Bahkan, band beraliran serupa asal Bali menamakan diri Parau, yang juga berarti sumbang. Sebelumnya dalam musik populer ada penyanyi berjuluk Doel Sumbang dan Iwan Fals—plesetan dari false dalam bahasa Inggris.

Tesaurus bahasa Indonesia, karya Eko Endarmoko (2006) maupun garapan Pusat Bahasa (2009), mengentri kata sumbang dalam dua kumpulan arti. Yang pertama terkait bunyi, nada atau suara tak selaras: ’cemplang, janggal, miring, someng, garau, parau, pecah, sember, serak’. Jika didengarkan, suara itu terasa tak nyaman di kuping. Pada entri ini sumbang juga dipadankan dengan ’keliru, salah, sesat, haram’. Namun, kesumbangan para pemusik atau penyanyi tersebut tidak terletak pada disonansi suara mereka, melainkan pada sifatnya yang melawan terhadap kemapanan permusikan di Tanah Air yang cenderung seragam menuju pasar.

Alhasil, arti kata sumbang bersifat negatif sehingga kesumbangan dianggap sebagai cacat sosial dalam masyarakat kita pada umumnya. Di daerah Aceh Tengah, misalnya, ada empat sumang—bahasa Gayo untuk sumbang—yang secara adat harus dihindari warga setempat: sumang penengonen (melihat sesuatu tidak pada tempatnya), sumang percerakan (pembicaraan yang tak wajar menurut norma), sumang pelangkahen (berjalan tanpa muhrim), dan sumang kenunulen (duduk di suatu tempat yang menimbulkan kecurigaan). Ihwal ini saya dengar dari Riana Repina, guru Madrasah Aliyah Negeri Rukoh, Banda Aceh, dalam final Lomba Penulisan Sejarah Wilayah, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010.

Dulu perbedaan pendapat, kritik, atau ketidaksetujuan sering dipandang sebagai nada sumbang, pelantunnya dicap pembangkang dan, karena itu, harus dibungkam atas nama harmoni. Kini, karena kita sekarang memilih demokrasi, maka ”semiring” apa pun nada suara (publik) tetap patut didengar. Siapa tahu, meski terasa sember, suara itu bisa memberi sumbangan yang justru menjaga keseimbangan. Dengan kata lain, kesumbangan perlu dilihat bukan sebagai ’kejanggalan, kemiringan’, apalagi ’sesat’ atau ’haram’, tetapi varian (pendapat misalnya) yang merupakan bagian dari keragaman.

Pada titik ini sangat relevan menyimak gugus padanan kata sumbang yang kedua: bantu, tolong, sokong sebagai verba; atau bantuan, pertolongan, sokongan sebagai nomina. Tak perlu berpanjang kalam, sumbang dalam makna filantropik ini tumbuh subur dalam masyarakat kita. Tradisi gotong royong di berbagai sudut Nusantara pada dasarnya berintikan unsur sumbang(an): tidak harus berupa uang atau materi, tetapi juga tenaga, saran, dan empati.

Setelah 65 tahun merdeka, tetapi rasa keindonesiaan ditengarai malah terkoyak, rasanya kita perlu memaknai kembali nilai sumbang dalam berbagai kearifan kolektif kita. Seperti prinsip dalihan na tolu (Batak), sambatan (Jawa), ngopin (Bali), mapalus (Minahasa), pela gandong (Ambon), dan lain-lain perlu direvitalisasi sejalan dengan kebutuhan zaman demi kehidupan bersama yang lebih guyub.

KASIJANTO SASTRODINOMO Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Arti Kata Diam Diam Dalam Bahasa Indonesia

Pembaca, izinkan saya menyampaikan kebingungan ini. Tiba-tiba terbetik warta dari pucuk tertinggi pemerintah negara ini, ada revolusi diam-diam atau the quiet revolution di negeri kita. Suatu pengakuan akibat selip lidahkah ini atau sekadar kekhilafan memilih kata?

Dicetuskan konon oleh seorang jurnalis dari Toronto, istilah Quiet Revolution merujuk pada masa perubahan mendasar tata sosial di Quebec, Kanada, sejak 1960 hingga 1966. Dalam peristiwa itu, pemerintah lama di bawah Perdana Menteri Maurice Duplessis digantikan oleh Jean Lessac yang lebih modernis. Sejak itu Quebec keluar dari zaman kegelapannya dan masuk ke dalam arus modernisasi. Quebec menjadi sekuler, liberal, tetapi tetap nasionalis. Nilai-nilai kuno yang konservatif dan menghambat ditinggalkan, pendidikan menjadi utama. Kendati radikal, semua perubahan itu berlangsung tenang, tanpa terasa, sehingga disebut quiet revolution; tetapi bukan diam-diam.

Kamus menakrifkan diam-diam sebagai ’tak diketahui orang lain’ dan ’secara rahasia’. Lebih gamblang, tesaurus menambahkan makna lain: ’slintat-slintut’. Maka, khilaflah bila kita mengatakan, antara lain, ”Presiden diam-diam membagikan buku dan cendera mata lain dalam upacara kenegaraan yang baru lalu.” Keliru pula bila kita menyatakan, ”Pusat Bahasa diam-diam menerbitkan tesaurus baru.” Pasalnya, dalam kedua peristiwa tersebut tak ada yang dilakukan secara rahasia, slintat-slintut, agar tak seorang pun tahu. Semuanya jelas, seterang siang hari.

Berbeda soalnya bila ada sesuatu yang dirahasiakan. Misalnya dalam ujaran, ”Ketua RT diam-diam berusaha mempercantik citranya di mata warganya dengan membagikan cendera mata.” Di sini diam-diam digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada maksud lain yang tersembunyi dan tak mudah dibuktikan di balik pemberian cendera mata. Begitu pula dengan ungkapan, ”Lembaga XYZ diam-diam menjiplak hingga titik koma suatu tesaurus dan menerbitkannya dengan judul yang baru.” Kata diam-diam bisa digunakan bila terbukti telah terjadi slintat-slintut dalam penerbitan buku tersebut, yang oleh pelaku dirahasiakan kebenarannya.

Jadi, mengikuti pengertian di atas, revolusi diam-diam bisa dimaknai sebagai revolusi yang dilakukan secara rahasia. Namun, dalam konteks warta di atas, siapakah di antara kita yang tak tahu bahwa telah diadakan Pilkada, Pemilu, maupun Pemilihan Presiden? Adakah di situ yang diam-diam?

Maka pembaca, dalam kebingungan saya, izinkanlah saya menganggap warta itu kekhilafan belaka, bukan pengakuan, kendati yang belakangan ini juga mungkin benar. Namun, jika itu benar, apakah yang kiranya disembunyikan? Revolusi slintat-slintut apakah yang sedang berlangsung?

Pembaca, untuk kali ketiga meminta izin, kali ini perkenankanlah saya untuk tidak berandai-andai dan terus meyakini bahwa warta revolusi diam-diam yang kita dengar itu hanyalah hasil kekhilafan memilih kata. Barangkali yang ingin disampaikan sesungguhnya adalah revolusi damai. Bukan yang lain.

Christina M Udiani Redaktur Penerbit KPG

Cara Memadankan Idion Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia

Belum lama ini pembaca surat kabar dan majalah berkenalan dengan ungkapan whistle blower untuk menggambarkan, antara lain, peran Komisaris Jenderal Susno Duadji yang oleh media disebut membongkar ketidakberesan di dalam lembaga kepolisian. Oleh wartawan yang pernah mempelajari bahasa Inggris, whistle blower secara harfiah diterjemahkan dengan peniup peluit.

Jelaskah bagi kita maksud frasa itu? Apakah maknanya bertalian dengan bunyi peluit wasit dalam olahraga atau agen polisi di jalan, ataupun kepala stasiun kereta api? Di samping maknanya yang harfiah, masih ada maknanya yang tidak dapat dijabarkan dari arti leksikal unsur katanya masing-masing.

Setiap bahasa di dunia mempunyai satuan seperti itu. Namanya idiom yang bercorak idiomatik . Dalam bahasa Melayu-Indonesia ada sejumlah idiom dengan kata makan. Perhatikan deret berikut: makan asam garam ’sudah berpengalaman hidup’, makan bawang ’marah, jengkel, geram’, makan berulam ’sudah beristri’, makan emas ’menerima sogokan’, makan hati ’menderita sedih karena perbuatan orang lain’.

Idiom a whistle blower ialah ’a person who tells police, reporters, etc about something (such a scandal or a crime) that has been kept secret, and feels he has to do it’ (Merriam-Webster, 2008). Tafsirannya ialah ’orang yang memberi tahu polisi, wartawan, dan lain-lain hal seperti skandal, kejahatan yang sampai saat itu dirahasiakan tetapi dirasakan wajib diumumkan’. Masalahnya sekarang bagaimana kita memadankan idiom itu. Makna intinya ialah orang yang menceritakan terjadinya skandal, pelanggaran, atau kejahatan agar diketahui oleh publik. Supaya mudah diterima, ungkapan padanan itu sebaiknya ringkas dan bernas. Karena itu, diusulkan ungkapan penyingkap aib yang menggambarkan pembukaan noda, cela, atau salah.

Idiom lain dalam ragam bahasa Inggris-Amerika ialah roadmap. Secara harfiah maknanya ’peta jalan bagi kendaraan bermotor’. Makna idiomatiknya ialah ’a detailed plan to guide progress toward a goal’ (Merriam-Webster, 2008). Tafsirannya, rencana terperinci yang mengarahkan gerak maju menuju sasaran atau matlamat, misalnya perdamaian. Dapat dicoba memasyarakatkan rencana sasaran atau rencana matlamat (menuju perdamaian).

Akhirnya masih ada road show ‘a promotional presentation or meeting conducted in a series of locations’. Dengan menangkap makna intinya, kita dapat memperkenalkan promosi keliling kepada pencinta bahasa Indonesia

Anton M Moeliono Pereksa Bahasa, Guru Besar Emeritus Linguistik Universitas Indonesia

Tuntutan Kemahiran Dan Ketidak Lulusan Tinggi

Tingginya angka ketidaklulusan siswa SMA/SMK/MA dalam Ujian Nasional 2010 mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan konsekuensi positif dari pengembangan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Kurikulum ini menuntut pengembangan kemahiran berbahasa Indonesia daripada pegetahuan berbahasa.

Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo mengatakan, dari 50 soal pilihan ganda SMA, 35 di antaranya diawali dengan teks, yaitu paragraf, diagram, puisi, dan percakapan. Sejumlah 27 teks—lebih dari setengahnya—dibuat untuk satu soal. ”Model soal ini sudah bagus karena bahasa bukan hafalan, melainkan mengembangkan keterampilan berbahasa,” kata Bambang dalam diskusi ”Ujian Nasional Bahasa Indonesia Kini dan Akan Datang” di Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (7/8).

Ia mengatakan, Kurikulum 1975 lebih menekankan pengetahuan berbahasa sehingga siswa bisa menghafal materi pelajaran.

Soal jenis bacaan, menuntut siswa berkemampuan baca cepat. ”Siswa punya 2,2 menit per soal, betapa ngos-ngosannya karena ada 27 teks,” ujarnya.

Maria Widiani, Kepala SubDirektorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, siswa yang tak lulus Bahasa Indonesia sebanyak 154.000 orang.

Ada anggapan di kalangan siswa, Bahasa Indonesia tak perlu dipelajari karena tanpa belajar pun dapat berbahasa Indonesia. ”Akibatnya, siswa menjadi malas atau segan belajar,” katanya.

Mengembangkan Bahasa Tidak Perlu Pusat Bahasa

Bahasa Indonesia dalam pengembangan dan pengayaannya tidak boleh hanya bergantung pada Pusat Bahasa. Bahkan, setiap individu yang peduli bisa turut serta mengembangkan bahasa Indonesia, terutama dalam menemukan beragam istilah atau kata.

Demikian disampaikan Anton M Moeliono, Guru Besar Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa, dalam diskusi tentang bahasa jurnalistik yang digelar Forum Bahasa Media Massa (FBMM) bersama dengan Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara di Jakarta, Kamis (29/7). Narasumber lainnya adalah Ketua Umum FBMM TD Asmadi dan Direktur Pemberitaan LKBN Antara Moehamad Saiful Hadi.

Anton memisalkan frasa ’pasar swalayan’, yang adalah pengindonesiaan dari supermarket, bukan ditemukan dan disosialisasikan Pusat Bahasa. Kata itu—dan juga banyak kata baru lain—merupakan bagian dari upaya warga dan institusi yang peduli dengan pengembangan bahasa Indonesia. Media massa memiliki peran yang penting dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Oleh sebab itu, Anton meminta media massa memakai bahasa Indonesia yang dipakai masyarakat secara luas dan bukan menonjolkan dialek. Bahasa Indonesia saat ini dipergunakan dengan tak kurang dari 52 dialek.

Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih luas, lanjut Anton, media massa sekaligus bisa mewujudkan idealismenya untuk mencerdaskan rakyat.

Asmadi mengakui, meski memiliki peran penting dalam pengayaan bahasa Indonesia, media massa masih acap kali melakukan kesalahan. Karena itu, wartawan sudah sepatutnya memahami benar bahasa sehingga tak melakukan kesalahan

Bahasa: Jangan Nyampah Dikali

Jangan nyampah di kali!” begitu kata Gubernur Fauzi Bowo. Kelihatannya seperti tindakan berbahasa biasa saja. Padahal, ini penting. Mengapa? Pak Gub menggunakan bahasa yang akrab dengan masyarakat Jakarta, khususnya yang tinggal di tepi sungai. Perhatikan! Ia tidak mengatakan, ”Jangan membuang sampah di sungai.”

Dalam kebijakan publik memang ada yang disebut dengan aspek afektif. Bahasa penduduk Jakarta nyampah dan kali akan langsung masuk ke dalam hati masyarakat kecil di Jakarta. Lebih dari itu, nyampah tak sepenuhnya sepadan dengan frase membuang sampah. Kata nyampah selain bernilai afektif, juga tak sekadar bermakna ’membuang sampah’. Nyampah bermakna ’mengotori dengan sampah’. Jadi, Pak Gub–tanpa ia tahu–telah menembak dengan dua peluru sekaligus: menggunakan bahasa dari kalangan ”bawah” untuk memperoleh dampak afektif dan memberikan makna yang lebih dari sekadar ’membuang’, tetapi ’mengotori’.

Di beberapa tempat di Jakarta saya melihat kain rentang dengan tulisan ”Stop Nyampah di Kali”. Sayang sekali kalimat Gubernur Fauzi tak sepenuhnya dipahami dari segi makna kewacanaannya. Seharusnya ada upaya terus-menerus mengembangkan kalimat Bang Fauzi. Dari kalimat ini akan dapat dilahirkan ”Jangan nyampah di got”, ”Jangan nyampah di mana-mana”, ”Jangan nyampah sembarangan”. Kata nyampah dengan demikian menjadi ”kata generator” yang dapat secara terus-menerus digunakan dalam komunikasi publik dalam upaya membudayakan penduduk Jakarta untuk tidak mengotori kotanya dengan sampah, tidak mengotori sungai dengan sampah, dan tidak menyumbati got-got dengan sampah.

Upaya membudayakan jangan nyampah harus dilakukan tanpa henti dan pada waktu tertentu diangkat lagi. Tujuan akhirnya adalah agar nyampah menjadi kata yang dibenci. Tentunya tidak hanya sampai di situ. Pemda harus secara sistematis memberikan kemudahan kepada penduduknya membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan (dan tidak mudah dicuri).

Pembedaan atas sampah organik dan nirorganik hemat saya belum diperlukan pada tahap ini. Buktinya selama ini tidak berhasil karena, selain tidak dipahami, belum dirasakan manfaatnya. Menurut saya, yang penting membedakan antara ”sampah” dan ”botol”. Ini akan membantu para pemulung mengais rezeki. Selain itu diperlukan pendidikan membakar dan mengolah sampah di kelurahan yang sosialisasinya melalui RT dan RW. Akan tetapi, perlu diingat: semua ini tak dapat lagi dilakukan secara amatiran dan panas-panas tahi ayam seperti sudah terjadi selama ini. Jangan nyampah seharusnya menjadi program Pemda yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mengapa? Karena penanggulangan masalah sampah akan mengurangi genangan air di Ibu Kota RI di musim hujan.

Masyarakat kita masih belum lepas dari pola komunikasi vertikal. Ini warisan dari zaman kuno. Sejarawan Prancis Braudel mengemukakan bahwa sejarah (baca: perubahan) yang bergerak paling lambat adalah sejarah mentalité yang dapat mencakupi masa berada-abad. Komunikasi vertikal masih efektif karena masih hidup dalam lubuk budaya kita. Karena itu, kalau ingin serius membuat ”Jakarta bersih”, seperti telah dilakukan Pemda dengan membuat ”Jakarta hijau”, Pak Gub jangan bosen-bosen mengucapkan ”Jangan nyampah” yang didukung oleh program ”jangan nyampah”. Insya Allah, setelah setahun, nyampah menjadi kata yang dibenci orang Jakarta. Dan kota ini, selain menjadi kota yang hijau dan bersih, juga bebas dari genangan air.

BENNY H HOED Guru Besar Emeritus FIB-UI

Apa Beda Kritik Sastra, Kritikus Sastra, dan Latar Belakangnya

Kajian akademik terhadap karya sastra Indonesia dimulai sejak mulai dibukanya lembaga pendidikan seperti fakultas Sastra di UI berupa sekolah tinggi sastra dan budaya sejak tahun 1929, atau UGM dengan fakultas sastra, pedagogik, dan filsafatnya tahun 1950. Kita pun baru mengenal kritikus sastra seperti Teeuw, Jassin, Umar Junus, dan beberapa nama lain kurang dari 50 tahun ini. Lalu, bagaimana kehidupan kritik dan kajian sastra sebelumnya? Dan apa pentingnya membicarakan dan mengotak-ngotakkan kritikus dan apresiator sastra Indonesia?

Banyak media massa yang terbit pada masa penjajahan Belanda yang memuat berbagai apresiasi, analisis, komentar, resensi, dan bahkan polemik berkaitan dengan karya sastra yang diterbitkan. Kebanyakan kritik itu ditulis oleh para wartawan, penulis, dan masyarakat pembaca. Ambil contoh polemik terhadap karya sastra yang diterbitkan di sekitar Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada akhir 1930-an. Banyak tulisan di surat kabar dan majalah yang membahas tentang keberadaan karya-karya itu. Terakhir kemudian diadakan konferensi roman di Medan pada akhir 1939.

Majalah-majalah dan surat kabar sudah memberikan ruang yang cukup luas untuk apresiasi dan polemik ini. Majalah Pujangga Baru dapat dijadikan contoh berlangsungnya perdebatan kritik seni dan budaya, termasuk di dalamnya sastra. Sutan Takdir Alisjahbana dapat dijadikan salah satu sosok yang ikut membangun wacana dalam bidang ini, selain nama-nama seperti Gayus Siagian dan Hamka.

Tentu saja, pengetahuan sastra dan kajian sastra para kritikus itu dilandasi pada pengetahuan, pengalaman, dan rasa yang ada pada mereka. Sebagian mungkin mendapatkan pengetahuan dari buku-buku, referensi agama, surat kabar, atau sumber lain. Yang pasti, belum ada sekolah atau universitas khusus yang mempelajari dan mengajarkan kajian sastra. Meski kajian kritik sastra di luar negeri sudah berlangsung beberapa dekade sebelumnya, tapi secara akademis belum terbentuk di Indonesia tersebab beberapa alasan akademik dan nonakademik.

Berlangsungnya kritik sastra Indonesia modern ini juga sebenarnya didukung dan berpusat pada keberadaan universitas yang membuka jurusan sastra dan ilmu budaya. Dengan landasan teoretis dan format berpikir yang terstruktur secara akademik, kajian kritik sastra dapat bertahan dari waktu ke waktu. Namun demikian, apresiasi para pengkaji sastra yang berasal dari luar wilayah akademik sastra turut memberikan sumbangan yang tidak kecil.

Media menjadi salah satu instrumen dalam membangun kajian sastra. Untuk kasus di Indonesia, surat kabar menjadi fondasinya. Banyak apresiasi dan kritik sastra berlangsung di surat kabar. Tidak sedikit yang memiliki pandangan tajam, kebaruan dalam melakukan kritik, dan juga ide-ide segar dalam perbincangan sastra. Tema-tema khusus dan menarik diolah menjadi esai yang sederhana dalam hal panjang tulisannya. Namun demikian, dari hal-hal yang terbatas kedalaman dan keluasan ruang itu, kajian dan apresiasi sastra Indonesia menjadi terjaga ritme dan perjalanannya.

Hal berbeda terjadi dalam majalah atau jurnal khusus sastra. Dengan tingkat akses yang terbatas, seleksi dan editing yang juga masih terbatas, oplah yang sedikit, menjadikan majalah dan jurnal khusus sastra belum sepopuler surat kabar. Tampaknya motivasi dalam publikasi ini juga berbeda, tersangkut masalah finansial dan juga motif publikasi, baik bagi pengelola media maupun penulisnya.

Masih berkaitan dengan media, tulisan-tulisan atau artikel yang membahas sastra Indonesia modern yang ditulis oleh para peneliti luar negeri dan dipublikasikan di berbagai jurnal internasional masih terus berlangsung. Beberapa jurnal di Inggris, Belanda, Perancis, Amerika, Malaysia, Singapura, dan Australia masih memuat kajian-kajian terhadap sastra Indonesia. Wacana yang berlangsung di berbagai jurnal internasional itu mungkin belum dijadikan referensi dan pendukung bagi wacana yang berlangsung di dalam negeri. Beberapa jurnal dan artikel itu bisa diunduh dengan bebas jika para pengkaji sastra ingin mendapatkannya.

Dalam praktiknya, perbedaan antara akademis dan nonakademis dalam pengkajian dan penelitian kritik sastra kita tak ada bedanya, atau dapat dikatakan kecil. Seperti disinggung oleh Damhuri Muhammad dalam kuliah publiknya di Yogyakarta pada Maret lalu, bertajuk ”Akademisi Sastra vs Esais Sastra Mencari Kutu dalam Seteru”. Bahkan, berbagai hasil apresiasi dan kajian sastra yang dilakukan oleh kalangan nonakademisi sastra telah memberikan pemahaman dan sudut pandang yang penting dalam kajian sastra secara keseluruhan.

Surat kabar dalam rubrik seni dan budaya juga diisi oleh berbagai kalangan. Memang tidak berbanding dengan isi jurnal yang didominasi oleh kalangan dari perguruan tinggi. Namun, untuk majalah dan berkala yang diterbitkan di luar lingkungan akademik, tetap menunjukkan kontribusi yang berimbang. Hal ini tidak terlepas dari ranah dan lingkup serta tujuan penerbitannya.

Tampaknya, sastra menjadi medan terbuka yang menarik banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Hampir semua orang membaca karya sastra, baik dalam bentuk buku maupun yang terbit di surat kabar dan berbagai media lain. Semua orang berhak dan terbukti terlibat dalam proses produksi dan reproduksi sastra. Banyak komunitas sastra muncul. Pembaca baru dan lama saling merangsek masuk. Apresiasi pun hendaknya merangkum sifat keterbukaan ini.

Bila kemudian institusi akademis sastra dijadikan satu bagian penting dalam kajian dan kehidupan sastra, itu karena mereka hidup dan bekerja dalam sebuah lingkungan yang sebenarnya kemudian harus bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan dunia sastra lewat pengajaran, kajian, dan penelitiannya yang terwujud dalam berbagai tulisan. Bila tidak terjadi, tentu saja kalangan yang lain, yang tidak berlatar belakang akademi sastra dipersilakan untuk menutupinya. Seakan-akan ini menjadi medan perebutan makna, yang ternyata tidak ada otoritas mutlak di dalamnya.

Kita juga melihat, banyak redaktur sastra, sebagai bagian yang juga penting, yang tidak berlatar akademi sastra. Demikian juga dengan para penulis karya sastra. Lalu, kenapa harus ditunggu para akademis sastra untuk bangun dan sadar akan peran dan tanggung jawabnya? Ah, ternyata mereka, termasuk saya, belum betul-betul sadar dengan tugasnya.

Sudarmoko Dosen Sastra Indonesia FSUA, Padang, Dosen Tamu Jurusan Melayu-Indonesia HUFS, Yongin, Korea