Pungutan Disekolah Harus Dihentikan Jika Bangsa Ingin Maju

akyat menyambut gembira keputusan pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan 20 persen atau Rp224 triliun dari total APBN 2009 Rp1,022 kuadriliun atau Rp1.022 triliun. Resikonya, segala bentuk pungutan dalam proses pendidikan pada semua sekolah negeri harus di stop.

Tak ada lagi pihak sekolah atau komite dengan berbagai alasan memungut biaya kepada murid. Gugatlah PGRI yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi agar anggaran pendidikan 20 persen dan akan direalisasikan pemerintah, harus dipegang teguh kalangan pendidik maupun mitranya yakni komite sekolah.

“Dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen, maka pemerintah harus menggratiskan proses pendidikan di sekolah negeri. Tidak boleh ada pungutan apapun,” cetus Tulus Abadi,Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tadi malam (15/8).

YLKI mewakili suara konsumen dalam hal ini rakyat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah negeri, menyatakan prihatin. Alasannya, pemerintah tidak tegas terhadap pendidik maupun mitranya yakni komite sekolah negeri yang dengan berbagai dalih memungut biaya pendidikan, bahkan sampai pulihan juta rupiah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s