Bahasa Indonesia Ditentukan Oleh Siapa Yang Banyak Bicara dan Banyak Menulis Tanpa Mengikuti Kaidah Bahasa Indonesia Yang Benar

Bahasa selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakainya, baik secara fisik maupun secara konsep. Perkembangan bahasa itu berlangsung baik sesuai dengan kaidah maupun menyimpang dari kaidah, anomali. Nah, proses ini berlaku pula untuk bahasa dan berbahasa Indonesia.

Kita mengenal sebuah organisasi bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia alias HKTI. Yang berhimpun tentulah manusia yang bertani. Mengapa bukan petani?

Tani secara kaidah berdistribusi sebagai verbum dalam bentuk bertani. Mungkin pakar bahasa Indonesia akan mengatakan petani dan bukan tani dalam pengertian manusia atau orang yang bercocok tanam.

Anomali pun terjadi pada kata wajib dalam frase wajib pajak. Kita sekarang mengenal nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP. Wajib pajak itu manusia, orang. Yang terkenal sekarang adalah wajib pajak karena pemerintah sedang giat menghimpun dana lewat pajak, bahkan ada nomor wajib pajak. Padahal, kita masih mengenal kewajiban lain di Indonesia yang perlu ditingkatkan dan digalakkan. Misalnya, wajib belajar, wajib lapor, wajib militer, wajib kerja. Apakah masih ada atau akan ada lagi wajib yang lain?

Nah, tani dan wajib telah beralih fungsi dari sebuah verbum menjadi sebuah nomen dengan pengertian orang. Di samping tani dan wajib, kita telah mengenal kata tenaga dengan pengertian orang dalam frase tenaga kerja, misalnya dalam tenaga kerja Indonesia (TKI), tenaga kerja wanita (TKW), atau frase dengan tuna- dalam tunasusila, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunawsima, tunakarya.

Di Indonesia perkembangan makna dan bentuk bahasa pada umumnya tidak ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwati bahasa, tetapi lebih ditentukan oleh pers dan pemerintah. Beberapa syarat penerimaan sebuah makna dan bentuk bahasa adalah sering dipakai, banyak orang memakainya, luas daerah pemakaian, pers memakainya, elite nasional—seperti pemerintah, politisi, penulis—memakainya. Pokoknya, mereka yang banyak bicara dan tulis walau bentuk dan makna itu melenceng dan tidak taat asas.

Contoh tentang hal itu antara lain pemekaran wilayah dan pemungutan suara. Keduanya dipopulerkan oleh pemerintah. Wilayah dan daerah tidak mekar. Yang mekar dan dimekarkan adalah kepemerintahanan, dari satu kabupaten menjadi dua atau tiga kabupaten, dari satu provinsi menjadi dua provinsi. Wilayah dan daerah mengecil, tetapi kepemerintahanan bertambah banyak, dari satu bupati atau gubernur menjadi dua bupati atau dua gubernur. Instansi pun bertambah banyak.

Yang harus dijaga ialah tidak terjadi pemekaran korupsi dan pembagian keuntungan untuk sebagian kecil pejabat pemerintah. Akhirnya, TPS bukanlah tempat pemungutan suara ketika pemerintah aktif, tetapi TPS adalah tempat pemberian suara ketika rakyat aktif memberikan suara kepada calon. Ini baru demokrasi. Bahasa pun dapat mendorong demokrasi.

JOS DANIEL PARERA Munsyi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s