Bahasa Indonesia dan Peresmian Pemakaian Kata “Air Mail”, “Par Avion”

Bila ingin melihat secara konkret campur tangan negara terhadap bahasa, tengoklah label air mail dan par avion yang tercetak pada sampul surat. Tidak main-main, penggunaan air mail dan par avion itu merupakan bagian dari keputusan politik tingkat tinggi Pemerintah Republik Indonesia tak lama setelah proklamasi. Arkian, pada 18 Juli 1946 terbit Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 7 tentang Penilikan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) yang ditandatangani oleh Soekarno selaku ketua Dewan dan diumumkan sehari kemudian oleh Ali Sastroamidjojo sebagai sekretaris.

Dewan Pertahanan Negara sendiri merupakan lembaga persidangan yang memberi masukan kepada presiden sekaligus memutuskan masalah-masalah nasional yang urgen dan mendesak. Selagi Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam DPR sekarang, belum berfungsi efektif, DPN boleh dibilang menjadi lembaga perkasa dalam pengambilan keputusan strategis. Penggunaan air mail dan par avion merupakan implikasi dari keputusan DPN tentang bahasa dan huruf yang boleh digunakan untuk menyampaikan berita pada waktu itu. Dalam Pasal 3 Peraturan DPN itu dinyatakan bahwa yang boleh dipakai untuk menyampaikan berita adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah [di] Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Aksara yang boleh dipakai dalam tulisan adalah huruf Latin.

Dalam Penjelasan Pasal 3 dinyatakan bahwa pembatasan bahasa dan huruf tersebut untuk memudahkan penilikan terhadap pemakaian bahasa asing di Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris dan Perancis, seperti air mail dan par avion pada sampul surat semata-mata didasarkan pada kenyataan karena kedua bahasa itu lazim berlaku dalam perhubungan PTT internasional. Rupanya keputusan itu tidak memuaskan semua pihak, termasuk kalangan pemerintahan sendiri. Kementerian Agama menyatakan kesanggupannya ”menolong penilikan” terhadap berita yang menggunakan aksara dan bahasa Arab. Pemerintah memang mengakui keterbatasan memeriksa bahasa asing lain dalam lalu lintas perkabaran. Dikatakan [dalam ejaan asli], ”Berhubung dengan kesukaran mendapatkan tenaga penilik huruf kandji Tionghoa dan Urdu, huruf ini akan dilarang dipakainja dalam kiriman-pos.”

Bila argumennya hanya karena tak tersedia tenaga ahli, pelarangan tersebut tetap tak bisa dipahami oleh yang merasa terlarang. Sekitar setahun kemudian DPN mengalah dengan menerbitkan Peraturan Nomor 31 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPN Amir Sjarifuddin pada 20 Juni 1947. Isi peraturan: menambahkan atau membolehkan bahasa Tinghoa ”Kuoyu”, bahasa Urdu, dan bahasa Arab untuk menyampaikan berita; serta menambahkan atau membolehkan tulisan huruf Jawa, Tionghoa, dan Arab.

Namun, terhadap bahasa eks-kolonial Belanda, DPN tetap tak memberi ampun. Disebutkan [ejaan asli], ”… sudah selajaknja dalam masjarakat kita tidak ada golongan warga Negara jang benar-benar … melakukan surat-menjurat [dalam bahasa Belanda] oleh sebab bahasa Belanda dilarang.” Jadilah air mail dan par avion kukuh menggusur luchtpost yang pernah menghiasi sampul surat sebelumnya.

Akhirulkalam, campur tangan negara dalam suatu perkara tak harus dicurigai sebagai intervensi senyampang memiliki alasan yang sah dan konteks yang kuat. Selamat berbulan bahasa dan berbulan madu dengan bahasa asing mana pun.

KASIJANTO SASTRODINOMO Pengajar pada FIB Universitas Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s