Pendidikan Mahal Namun Kualitas Murahan

Minimnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Jawa Barat mengindikasikan bahwa pendidikan dasar belum berjalan optimal di provinsi ini. Buta huruf masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, demikian pula dengan anak putus sekolah. Selain itu, biaya pendidikan dasar juga dinilai masih mahal oleh publik perkotaan.

Survei sosial ekonomi daerah Jabar tahun 2009 memperlihatkan, lebih dari separuh angkatan kerja di Jabar hanya lulusan SD. Jumlah angkatan kerja berpendidikan SD dan tidak tamat SD ini sebanyak 9,8 juta orang dari total 18,98 juta angkatan kerja di Jabar. Lainnya hanya tamatan SLTP (17 persen) dan SLTA (23 persen).

Alhasil, angkatan kerja di provinsi ini kurang kompetitif. Angka pengangguran masih tinggi yakni 2,08 juta orang atau 11 persen dari angkatan kerja. Kondisi ini tampaknya terkait belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dasar di Jabar.

Rata-rata lama sekolah (RLS) di provinsi ini baru 7,5 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Jabar hanya kelas II SLTP. Apalagi, buta huruf masih menjadi persoalan yang menimpa 1,7 juta orang berusia 10 tahun ke atas. Mayoritas adalah kaum perempuan. Kondisi ini terutama dijumpai di wilayah pantura, seperti Indramayu (19 persen), Subang (14 persen), dan Karawang (11 persen).

Putus sekolah juga masih menghantui. Sebanyak 74.000 siswa SD tercatat tidak lagi bersekolah tahun 2009, antara lain karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Kondisi ini terutama dijumpai di Kabupaten Bandung Barat (4 persen), Kota dan Kabupaten Cirebon (masing-masing 3 persen).

Persoalan lainnya adalah kondisi ruang kelas dan kompetensi guru. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, dari sekitar 120.000 kelas pada 2009, sebanyak 46 persen di antaranya dalam kondisi rusak. Kelas dalam kondisi baik tercatat 64.440 ruangan.

Selain itu, kompetensi guru SD juga belum memenuhi kualifikasi. Hanya satu dari setiap lima guru SD yang telah bergelar sarjana seperti yang disyaratkan dalam sertifikasi profesi guru. Sebaran guru berijazah sarjana ini pun cenderung berpusat di wilayah perkotaan. Dari sekitar 200.000 guru SD pada 2009, lebih dari separuhnya berpendidikan diploma. Masih terdapat guru berpendidikan SLTA (18 persen) dan SLTP (1 persen). Persoalan pendidikan di provinsi ini terekam dalam jajak pendapat “Kompas” yang diselenggarakan di empat kota di Jabar pekan lalu. Menurut mayoritas responden, kondisi ruang kelas dan bangunan sekolah yang memadai merupakan faktor yang sangat memengaruhi kualitas pendidikan dasar.

Anggaran pendidikan dan ketersediaan fasilitas belajar-mengajar juga dianggap penting sebagai faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan.

Pemerintah Provinsi Jabar telah menganggarkan Rp 1,6 triliun untuk pendidikan, mencakup 16,7 persen dari APBD Provinsi Jabar 2010. Selain membangun kelas baru, dana itu juga akan dipergunakan untuk peningkatan kompetensi guru.

Meski cukup besar, anggaran pendidikan tetap dinilai belum memadai, terutama dalam menyediakan pendidikan murah bagi publik. Menurut empat dari setiap lima responden, biaya pendidikan masih dinilai mahal. Anggaran pendidikan juga dinilai kerap salah sasaran dan diselewengkan seperti yang disuarakan separuh responden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s