MDG Mengharapkan Negara Maju Menyelesaikan Masalah Kita

Indonesia pada 3-4 Agustus menjadi tuan rumah Pertemuan Khusus Tingkat Menteri mengenai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Asia Pasifik.

Bisa diduga, pujian sebagai negara yang sudah berada pada jalur pencapaian target MDGs akan diberikan lembaga donor kepada Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah. Padahal, jika kita mau jujur kepada diri sendiri, pelaksanaan proyek MDGs dalam konteks global sebenarnya tak lebih dari proyek menjinakkan hati nurani.

Seperti permen

Dalam kerangka MDGs, pemerintah negara-negara di dunia seakan-akan sedang memupuk kesadaran tentang tanggung jawab bersama untuk mengatasi kemiskinan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui target pembangunan yang spesifik, bertenggat, dan terukur dalam delapan butir sasaran MDGs.

Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendukung kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi tingkat kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Yang terjadi justru komitmen memberantas kemiskinan itu tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi internasional yang didesakkan negara kaya melalui Bank Dunia, IMF, WTO, dan lainlain. Kesepakatan dengan lembaga-lembaga itu telah memaksa negara miskin yang punya banyak utang—seperti Indonesia— menjalankan kebijakan yang justru berpotensi memperluas kemiskinan.

Taruh, misalnya, pencabutan subsidi bagi kelompok miskin, membuka pasar bagi produk impor, menerapkan kebijakan kelenturan pasar kerja di sektor perburuhan, privatisasi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya vital yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, hutan, dan listrik. Akibatnya, kebijakan ekonomi negara miskin dalam banyak hal justru mempersempit ruang hidup kaum miskin.

Itu sebabnya bukan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan pembangunan, melainkan ketimpangan pendapatan. Sepuluh persen orang terkaya di dunia menguasai 54 persen pendapatan global dan sepertiga orang terkaya di Indonesia menguasai dua pertiga pendapatan nasional.

Sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 40 persen (golongan menengah) dan 20 persen (golongan terkaya). Sisanya yang 40 persen (penduduk termiskin) semakin tersingkir. Bahkan, porsi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin semakin menurun dari 20,92 persen pada tahun 2000 menjadi 19,2 persen tahun 2006.

Hasil pembangunan akhirnya menumpuk di negara kaya dan di kantong orang-orang terkaya. Sementara itu, negara miskin semakin menumpuk utangnya, semakin terjerat aturan main yang dipaksakan negara kaya. Aset ekonominya pun semakin dikuasai negara kaya. Satu negara Amerika saja menguasai 80 persen pertambangan di Indonesia, termasuk minyak.

Dalam kondisi tak adil seperti itu, bicara pemberantasan kemiskinan dengan kerangka MDGs terasa seperti memberikan permen kepada anak-anak. Betapa tidak. Negara miskin dibuat terlena oleh komitmen negara kaya menyisihkan 0,7 persen dari PDB mereka guna membantu negara miskin dalam mencapai target MDGs. Padahal, permen yang dijanjikan negara-negara kaya itu pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Laporan PBB menyatakan bahwa bantuan pembangunan dari negara-negara maju hanya mencapai 0,31 persen saja dari GNP, jauh dari angka target 0,7 persen.

Negara-negara miskin pada akhirnya tetap harus berupaya sendiri memenuhi komitmennya mencapai target MDGs. Sementara itu, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh negara miskin untuk membiayai pelaksanaan MDGS selain bergantung pada utang dan menjual aset ekonomi negara.

Menjinakkan nurani

Dalam kondisi global yang tidak adil itu, menjalankan komitmen untuk memberantas kemiskinan dengan skema MDGs tanpa disertai dengan upaya mempersoalkan dan mewujudkan keadilan global sama artinya dengan menjalankan komitmen global untuk sama-sama menjinakkan hati nurani. Mengapa?

Pertama, menghapus kemiskinan difokuskan hanya pada kemiskinan ekstrem. Dengan kerangka MDGs, kemiskinan direduksi sebatas kemiskinan absolut yang diukur dengan 1 dollar AS sehari. Pemberantasan kemiskinan dalam kerangka MDGs tutup mata terhadap problem ketidakadilan global yang merupakan akar persoalan kemiskinan. Itu sebabnya, dalam pelaksanaan MDGs, tak ada skema penghapusan utang, tak ada kebijakan perdagangan yang adil dalam kerangka WTO, dan tak ada kebijakan global yang diarahkan untuk menghentikan eksploitasi atas negara miskin.

Kedua, dengan membuat komitmen menjalankan agenda MDGs dan komitmen menyisihkan 0,7 persen dari PDB, pemerintah negara-negara kaya seolah telah menjalankan tanggung jawab global untuk memberantas kemiskinan. Terus berlangsungnya eksploitasi kelompok miskin oleh yang kaya, dengan demikian, tak lagi mengusik hati nurani sebab negara kaya toh sudah berbagi dengan negara miskin.

Dengan melaksanakan agenda MDGs, pada akhirnya kita dipaksa menjinakkan nurani agar tidak mempersoalkan ketidakadilan global yang kian hari terasa kian telanjang.

Setengah hati

Lalu, bagaimana dengan sikap Indonesia? Tingginya beban utang, maraknya praktik korupsi, inefisiensi birokrasi, dominasi kekuatan ekonomi asing, lemahnya kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparat, serta rendahnya peran serta masyarakat memaksa Indonesia menjalankan agenda MDGs dengan semangat ”setengah hati”.

Betapapun Indonesia dinyatakan sudah berada pada jalur pencapaian target MDGs, kita bisa dengan mudah menyodorkan bukti yang meragukannya.

Sekadar gambaran, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari Rp 23 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 70 triliun pada 2008. Namun, peningkatan 300 persen lebih anggaran penanggulangan kemiskinan itu hanya mampu menurunkan angka kemiskinan kurang dari 1 persen. Ini berarti program penanggulangan kemiskinan sama sekali tidak efektif dan, karena itu, data capaian target MDGs terkait pengurangan kemiskinan sulit untuk tidak diragukan.

Kajian yang dilakukan SMERU menunjukkan anggaran peningkatan kesehatan, peningkatan gizi dan imunisasi untuk bayi/balita, serta ibu maternal sangat rendah. Jumlahnya pun terus menurun. Pada 2009, misalnya, dana untuk kesehatan, peningkatan gizi dan imunisasi bayi/balita, serta ibu maternal hanya Rp 4.452 per sasaran per tahun atau Rp 371 per bulan. Dengan anggaran sekecil ini, peluang untuk bisa mengurangi kematian ibu dan anak sangatlah kecil.

Anggaran untuk pelaksanaan MDGs tidak sebanding dengan anggaran untuk membayar utang yang jumlahnya mencapai sepertiga dari total APBN. Sementara itu, terkait target kelestarian lingkungan, pemerintah justru melakukan perusakan sistematis terhadap lingkungan. Jika demikian yang terjadi, pelaksanaan proyek MDGs bagi Indonesia bukan saja telah menjinakkan hati nurani penguasa, melainkan juga memperbesar peluang untuk menambah utang dan penyerahan diri untuk dieksploitasi.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s