Indonesia Lemah Kordinasi dan Pencapaian Dalam MDG

Wakil Presiden Boediono dalam pertemuan khusus para menteri Asia Pasifik untuk mengkaji pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jakarta, Selasa (3/8), menyebutkan, Indonesia masih harus bekerja keras menurunkan angka kematian ibu, menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, dan meningkatkan luasan hutan (Jakarta Post, 8/4).

Dua isu yang disebutkan Boediono menyangkut langsung kepentingan perempuan. Sementara Indonesia berhasil menurunkan jumlah orang miskin hingga separuhnya—dengan ukuran miskin bila pendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari per orang—jumlah ibu meninggal karena melahirkan dan penyebaran HIV/ADIS belum mencapai hasil yang diinginkan.

Data angka kematian ibu melahirkan (AKI) berbeda-beda. SDKI 2008 mencatat, rata-rata nasional AKI adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Laporan Bank Pembangunan Asia tahun 2009 mencatat angka 405 atau rata-rata 2,3 perempuan meninggal tiap jam karena melahirkan.

Adapun jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menaik. Data Kementerian Kesehatan di situs Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) memperlihatkan, sepanjang 1 Januari-31 Maret 2010 jumlah ODHA bertambah 591 kasus AIDS. Dengan demikian, sejak tahun 1987 hingga 31 Maret 2010 jumlah kasus AIDS yang tercatat ada 20.564 kasus, 3.936 ODHA di antaranya meninggal. Ini pun tampak masih seperti puncak gunung es.

Ada beberapa penyebab penurunan AKI dan penyebaran HIV/AIDS belum seperti diharapkan. Menurut Country Representative Population Fund Sri Kusyuniati PhD, kunci semua upaya tersebut adalah kurangnya koordinasi. Hal senada diungkapkan Hartoyo, Sekretaris Umum Our Voice, organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi hak lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) dan tergabung dalam United Nations General Assembly Special Section on AIDS (UNGASS) Forum Indonesia.

Menurut Kusyuniati, untuk menurunkan AKI harus ada koordinasi antara penanganan klinis dan nonklinis. Selama ini Kementerian Kesehatan lebih terfokus pada penanganan klinis, tetapi lupa yang nonklinis, seperti keberadaan dan kapasitas bidan desa.

Faktor nonklinis menjadi penyebab dominan tingginya AKI, seperti terlambat membawa ibu ke rumah sakit, tidak ada koordinasi antara PMI sebagai bank darah dengan rumah sakit dan puskesmas untuk menolong perdarahan setelah ibu bersalin, dan lemahnya manajemen krisis di RS.

”Ketika ada ibu hamil mengalami kedaruratan datang ke RS, RS masih tanya soal uang jaminan. Ada Jamkesmas, tetapi harus diurus dulu sehingga membuang waktu. Padahal, menyelamatkan ibu dan janinnya berkejaran dengan waktu,” papar Kusyuniati.

Sekali lagi, komitmen

Selain stigma, lemahnya koordinasi juga menyebabkan upaya menekan penularan HIV/AIDS belum memuaskan.

Menurut Kusyuniati, hasil penelitian Bank Dunia dan Melbourne University, Australia, di Indonesia pada 2007 menunjukkan tenaga kesehatan tidak memiliki pengetahuan cukup dalam menangani ODHA. Ada yang begitu ketakutan sehingga kasur bekas pasien dibakar, tetapi juga ada yang tak paham dalam menangani jarum suntik bekas pasien.

Hal lain, pencegahan ditujukan kepada kelompok kunci, yaitu waria, pekerja seks, gay, dan pemakai narkotik, psikotropika dan zat adiktif (napza) suntik, sementara penularan terbesar terjadi pada kelompok umur 15-29 tahun yang masuk kelompok kunci. Akibatnya, mereka kekurangan atau mendapat pengetahuan salah.

Tentang koordinasi, Hartoyo mempersoalkan berbagai perda yang mengkriminalkan kelompok kunci, yaitu waria dan pekerja seks. ”Ini membuat mereka bersembunyi sehingga sulit pemantauannya. Lagi pula, ini hipokrit. Indonesia meminta bantuan donor internasional dengan menyebut kelompok kunci sebagai sasaran, tetapi mereka dikriminalkan,” papar Hartoyo.

Persoalan lain, rendahnya komitmen pemerintah yang terlihat dari rendahnya anggaran APBN/APBD. Sebanyak lebih dari 70 persen anggaran pencegahan HIV/AIDS menurut Hartoyo berasal dari negara donor. Selain itu, KPAN juga harus dikuatkan kapasitasnya sebagai koordinator di tingkat nasional dan daerah karena wewenangnya kalah dari Kemkes.

”Ada kementerian yang tidak peduli pada penanggulangan HIV/AIDS, terlihat antara lain dari penganggarannya. Seluruh anggaran untuk pencegahan di penjara di Kemkum dan HAM berasal dari donor,” tutur Hartoyo lagi.

Dalam penyediaan obat anti retrovirus (ARV), Kusyuniati melihat sentralisasi di Jakarta menyebabkan obat yang tersedia tak sesuai kebutuhan pasien di daerah. Padahal, bila minum obat yang harus dilakukan tiap hari terputus, pasien akan imun dan harus minum obat lini dua yang harganya lebih mahal dan tak disubsidi. Ditambah tidak disiplinnya ODHA, hal itu menambah jumlah mereka yang putus meminum ARV.

Hartoyo mendesak pemerintah berunding lebih keras dengan lembaga internasional agar Indonesia mendapat izin memproduksi ARV sesuai kebutuhan dan tidak bergantung dari impor.

Dengan bergesernya tren ODHA dari pengguna napza/jarum suntik ke kelompok heteroskesual, bisa diduga penularan terjadi juga pada rumah tangga dan pada ibu rumah tangga/istri baik-baik. Risikonya penularan pada bayi yang dilahirkan, terutama ketika program bantuan melahirkan bagi ODHA terhenti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s