Kelas Menengah Indonesia Yang Apatis dan Impoten

Indonesia kehilangan kelas menengah, baik ditinjau dari segi politik maupun ekonomi. Akibatnya, tidak ada kekuatan permanen yang menjaga stabilitas, baik secara politik maupun ekonomi,

Hal ini disampaikan Anthony J Saich, Direktur Ash Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, selaku penyusun buku Indonesia Menentukan Nasib, dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, di Jakarta, Rabu (15/9).

Hadir dalam diskusi buku terbitan Penerbit Buku Kompas itu Dekan Harvard Kennedy School of Government David T Ellwood yang sebelumnya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ellwood menyampaikan perlunya ekonomi yang kuat dan tegar demi mencapai keunggulan kompetitif dalam percaturan ekonomi dunia.

Menurut Anthony J Saich, kesimpulan dari riset yang dilakukan untuk membuat buku tersebut, Indonesia telah cukup maju di tengah arus globalisasi. Namun, kalau ditinjau dari segi banyaknya penganggur, kesempatan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan juga kemampuan kompetitif industri, Indonesia masih jauh tertinggal.

Hasil penelitian itu menunjukkan, kelas menengah di Indonesia seakan hilang. Hal itu terlihat jelas di sektor industri. Sangat sulit mencari industri dalam negeri yang memiliki kualitas tinggi. Menurut Anthony, hal ini disebabkan karena masih maraknya proteksi pada golongan bisnis tertentu.

”Diperlukan kerja yang berkualitas,” katanya. Dengan demikian, industri dalam negeri bisa menangkap berbagai nilai tambah, daripada diambil oleh bangsa lain.

Hilangnya kelas menengah tersebut mengakibatkan instabilitas, baik di sektor ekonomi maupun politik. Hal itu karena hilangnya kelas menengah membuat ekonomi ataupun politik tidak memiliki basis yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat kelas menengah.

Dalam pembahasan buku ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah menyoroti pentingnya penataan institusi demi efisiensi di segala bidang. Ia mencontohkan, daripada gamang dengan pasar bebas dengan China, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki sektor hilir.

Selama ini, dalam perdagangannya dengan China, Indonesia banyak menjual minyak sawit mentah, logam, dan mineral yang belum diolah. ”Kalau bisa diolah, kita bisa ambil untung banyak,” kata Firmanzah.

Indonesia, kata dia, harus menemukan sendiri bagaimana membangun institusi yang kuat dengan kultur yang ada. Tujuannya lagi-lagi untuk efisiensi demi peningkatan daya saing. Instrumen untuk penguatan institusi itu adalah regulasi, aturan, dan norma.

Masalahnya, menurut pembicara lain, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Trias Kuncahyono, regulasi banyak yang belum bisa mendinamisasi reformasi yang diinginkan. Kenyataannya, institusi dan lembaga-lembaga malah tidak efektif dan menjadi ajang rebutan partai politik dan pribadi.

Trias mencontohkan, bagaimana kepala daerah berpindah dari anak ke ayah atau ke istri pertama lalu ke istri kedua. ”Undang-undang memang tidak melanggar. Akan tetapi, apa, ya, begitu dan bagaimana kualitasnya,” kata Trias.

Trias sepakat, pembangunan masyarakat kelas menengah menjadi salah satu kunci utama. Ia menggarisbawahi betapa masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah utama dalam pembangunan bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s