Jual Beli Disertasi Adalah Akibat Maraknya Korupsi Di Indonesia

Prahara dunia pendidikan tinggi seakan tak pernah usai. Kira-kira lima tahun lalu, praktik plagiat alias menyontek karya ilmiah marak sehingga Kementerian Pendidikan Nasional pun bekerja keras memberantas dengan sanksi keras. Sebelumnya, pada kahir 1990-an, praktik jual ijazah S-1 hingga S-3 banyak dilakukan; calon sarjana tinggal datang, dan ijazah berserta toga sudah siap, termasuk tukang foto untuk mengabadikan saat ”pelantikan” menjadi sarjana, master, atau doktor.

”Kami bikin sanksi kriminal melalui undang-undang. Orang yang menawarkan atau memakai ijazah palsu dikenai penjara lima tahun dan denda sampai Rp 1 miliar,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di kantornya, pekan lalu.

Namun, upaya menangguk untung dari jual-beli gelar tak pupus. Setelah itu, pola berubah dengan penyelenggaraan kelas jauh. Ini adalah praktik akal-akalan menyelenggarakan pendidikan kilat karena dalam kenyataan banyak yang tak mampu menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajar yang memadai. Kemdiknas melarang praktik ini dan tidak memberi hibah bersaing dan biaya penelitian bagi program studi bersangkutan. Menurut Fasli, hasilnya cukup ampuh.

Upaya menjaga mutu juga dilakukan dengan mewajibkan perguruan tinggi membuat laporan enam bulanan untuk melihat apakah jumlah kredit pelajaran yang diambil mahasiswa sudah mencukupi, keketatan penerimaan mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa, hingga kompetensi dosen dan mata ajaran.

Untuk menjaga kredibilitas tersebut, Kemdiknas memberlakukan penilaian akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional. Mulai tahun 2012/2013, jika tak memenuhi syarat, program studi dilarang berjalan. Cara lain, mendorong organisasi profesi ikut membuat kurikulum dan daftar anggota. ”Bila ada standar dari organisasi profesi, akan timbul rasa malu bila tidak memenuhi standar,” tambah Fasli.

Selain itu, perguruan tinggi didorong mengundang penguji luar saat ujian doktor sehingga ada penilaian independen terhadap kemampuan calon doktor.

Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut tetap memunculkan masalah dalam bentuk lain, antara lain jual-beli atau subkontrak pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Fasli menandaskan, Kemdiknas tidak bisa bekerja sendiri. Harus disertai tanggung jawab perguruan tinggi menjaga kejujuran dan etika akademik.

Koruptif

Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menyamakan kualitas mental pelaku jual-beli skripsi, tesis, dan disertasi seperti korupsi. ”Mengklaim yang bukan haknya,” tandasnya. ”Orang yang ingin tampil perlente dengan cara mencuri, sama saja dengan orang yang ingin tampak pintar dengan cara menjiplak. Jadi, plagiator dan koruptor itu sekelas. Yang satu merendahkan keadilan, yang lain merendahkan pikiran.”

Dia mengkritik cara pengajaran di universitas yang sering tidak menyugesti mahasiswa untuk mencintai pikiran dan memelihara ruang argumentasi. Akibatnya, orientasi belajar mahasiswa bukan pada kualitas pikiran, tetapi pada target ijazah. Rocky menyebut, di UI banyak disertasi ditulis tanpa argumentasi, sekadar mengutip kanan-kiri tanpa pikiran orisinal.

Padahal, seperti disebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB Prof Dr Ir Yonny Koesmarjono MSc, disertasi seharusnya menampilkan hal baru (invention), biarpun sedikit dan orisinalitas karena disertasi adalah pencapaian tertinggi karya ilmiah akademis.

Yang memprihatinkan, perguruan tinggi yang seharusnya pada masyarakat modern menjadi tempat bertanya tentang kebenaran melalui proses akademik, menurut peneliti representasi sosial, Dr Risa Permanadeli, di Indonesia belum mewujud. Yang ditiru dari Barat hanyalah prosedurnya, tetapi tidak memahami makna inti lembaga perguruan tinggi. Karena itu, gelar dan target kelulusan menjadi tujuan, tetapi lupa pada esensi mencari kebenaran tentang isi alam semesta berdasarkan pengalaman bersama yang beragam.

Di sisi lain, menurut Rocky, masyarakat Indonesia juga masih sangat memuja gelar. Itulah sumber sosiologis praktik jual-beli skripsi, tesis, dan disertasi. Inilah ”feodalisme baru” dalam masyarakat, universitas, dan birokrasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s