Pemerintah Tidak Siap Formula Baru Ujian Nasional 2011

Pemerintah masih belum siap dengan formula baru pelaksanaan Ujian Nasional 2011. Padahal, DPR telah meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UN yang berlangsung selama ini dan mempersiapkan formula baru UN yang lebih adil.

Komisi X DPR menilai, pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan formula lama tidak adil untuk siswa. Sebab, kondisi sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia tidak sama, bahkan banyak sekolah yang masih masuk dalam kategori standar pelayanan minimal.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) Ujian Nasional Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Mansyur Ramly di Jakarta, Selasa (30/11).

Mansyur mengatakan, pemerintah mau saja memakai formula baru pada UN 2011. ”Tetapi, formula yang tidak memveto belum ketemu. Berbagai wacana untuk membuat formula baru memang berkembang. Namun, opsi-opsi yang bisa diambil masih mengambang. Justru kami hendak minta masukan dari DPR,” kata Mansyur.

Mansyur menambahkan, untuk bisa mengubah pelaksanaan UN 2011 yang dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak bisa dilakukan begitu saja.

”Kalau ada perubahan formula mesti disampaikan ke sidang kabinet. Mendiknas baru mau menyampaikan hal ini kepada Presiden dalam sidang kabinet Kamis (2/12) besok,” kata Mansyur.

DPR kecewa

Ketidaksiapan pemerintah itu membuat Panja UN kecewa. Keputusan untuk melaksanakan formula baru UN 2011 dikhawatirkan bakal tertunda. Sebab, DPR akan segera memasuki reses dan bersidang di Januari 2011.

Dalam pertemuan itu, Panja UN menyampaikan kriteria perbaikan formula kelulusan UN. Hasil UN tidak boleh memveto kelulusan, pelaksanaan UN harus sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, serta dalam pelaksanaannya UN dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan.

”Jika pemerintah belum punya konsep, susah juga. DPR menawarkan dua pilihan kepada pemerintah, yakni bisa UN untuk kelulusan dengan formula baru atau tidak ada UN lagi,” kata Ketua Panja UN Komisi X Rully Chairul Azwar.

Rully mengatakan, sebenarnya UN untuk kelulusan boleh saja. Namun, siswa yang gagal UN bukan berarti langsung divonis tidak lulus.

Popong Otje Djundjunan, anggota Panja UN, mengatakan, keadilan untuk siswa mesti menjadi pertimbangan pelaksanaan UN ke depan. ”Potensi siswa harus bisa dikembangkan secara optimal. Jika mengandalkan UN, potensi siswa itu seolah-seolah harus sama semuanya,” ungkapnya.

Reni Marlinawati, anggota Panja UN, mengatakan, semestinya UN itu jadi proses yang adil, menyenangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan. ”Tetapi kenyataannya, UN itu memvonis siswa dengan mengabaikan proses belajar selama di sekolah,” ujar Reni.

3 responses to “Pemerintah Tidak Siap Formula Baru Ujian Nasional 2011

  1. Setuju dengan Formula Ujian 2011. Namun format analisa nilai segera diluncurkan ke daerah atau ke sekolah. Termasuk SKL nya juga segera diluncurkan ke sekolah.

    Agar sekolah lebih siap.
    Darmanto,S.Pd.,M.P Kepala SMP N 1 Pagerbarang kabupaten Tegal

  2. Setuju dengan Formula Ujian 2011. Namun format analisa nilai segera diluncurkan ke daerah atau ke sekolah. Termasuk SKL nya juga segera diluncurkan ke sekolah.

    Agar sekolah lebih siap.
    Perlu dukungan dari siswa, orang tua, masyarakat dan stakeholders lain, agar kualitas pendidikan Indonesia meningkat dan memeliliki daya saing Internasional
    Darmanto,S.Pd.,M.Pd Kepala SMP N 1 Pagerbarang kabupaten Tegal Jateng

  3. Sebagai masukan agar Pendidfikan di Indonesia lebih maju

    1. Sebaiknya kurikulum Pendidikan di Indonesia mempunyai ciri khusus, mengapa KTSP konon mengadopsi dari Australia.
    2. Jika mengadopsi mestinya dikonsikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena Sikon di Australia berbeda dengan Indonesia, terutama bahan mentah pendidikan Indonesia (raw input).
    3. Orang Indonesia jangan hanya pandai pada entomologi saja tetapi juga baik pada aksiologinya . Misalnya pandai membuat undang-undan dan PP atau permen dan sejenisnya namun lemah pada aksiologi atau implementasi.
    4. Mari semua lapisan masyarakat, rakyat, pejabat, birokrat mendukung pendidikan agar martabat terangkat.

    Darmanto Alumni Pascasarjana UNNES, Kepala SMP N 1 Pagerbarang Kab. Tegal Tinggal di Pangkah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s