Buku Baru: Pengadilan HAM Tidak Efektif Di Indonesia

Penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu melalui Pengadilan HAM ad hoc dinilai kurang efektif. Solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu adalah melalui islah. Bisa juga penyelesaian secara politis, seperti dilakukan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste terkait dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca-penentuan pendapat tahun 1999.

Pendapat itu disampaikan hakim pada Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, yang juga hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Binsar Gultom dalam peluncuran buku karyanya berjudul Pelanggaran HAM dalam Keadaan Darurat di Indonesia, Sabtu (4/12) di kampus Universitas Hazairin (Unihaz), Bengkulu.

Peluncuran buku terbitan Gramedia Pustaka Utama itu ditandai pula dengan seminar nasional, dengan narasumber Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Paulus Effendy Lotulung, Ramli Hutabarat (Kementerian Hukum dan HAM), anggota Komisi III DPR T Gayus Lumbuun, aktivis HAM Todung Mulya Lubis, dan Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim.

Binsar mencontohkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Timtim dan Tanjung Priok melalui Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta kurang efektif karena sebagian saksi dan bukti sudah tak ada lagi. Karena itu, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste akhirnya membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk merampungkan kasus pelanggaran HAM itu secara politis. Penyelesaian cara itu juga diakui masyarakat internasional.

”Namun, kompensasi untuk korban pelanggaran HAM harus dipisahkan dari pengadilan. Korban cukup membuktikan dengan visum. Karena, harus diingat, keadilan yang datang terlambat sama dengan tidak ada keadilan,” kata Binsar.

Paulus Effendy Lotulung menambahkan, selama ini hakim dan Pengadilan HAM ad hoc kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Padahal, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM ad hoc, hakim menghadapi masalah, terutama kurangnya bukti.

Dalam seminar terungkap pentingnya segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, Ramli dan Gayus mengakui, rancangan UU untuk merevisi kedua UU itu masuk dalam Program Legislasi Nasional 2010 maupun 2011.

Sebenarnya pemerintah dan DPR tahun 1999 pernah membahas RUU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya untuk menggantikan UU Nomor 23/Prp/1959. Namun, pembahasan itu terhenti karena terjadi tragedi Semanggi II, yakni tertembaknya mahasiswa saat berunjuk rasa menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Gayus mengakui, sampai saat ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui Pengadilan HAM ad hoc masih harus ada rekomendasi DPR. Hal itu bisa dianggap menyulitkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa lalu meskipun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, UU Pengadilan HAM memang perlu direvisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s