Komisi X DPR Janjikan Kepastian Status Madrasah Diniyah

Hingga saat ini belum ada landasan peraturan pasti terkait status madrasah diniyah dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya, ratusan ribu lulusan madrasah diniyah dari berbagai pondok pesantren sulit melanjutkan studi ke jenjang pendidikan normal.

Menyikapi hal ini, Komisi X DPR akan mendesak Menteri Agama (Menag) mengeluarkan peraturan menteri sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan khusus keagamaan untuk berbagai tingkat, yang pada umumnya ada di dalam lingkungan pesantren.

”Secara parsial ada beberapa model penyetaraan. Tetapi, yang dibutuhkan kebijakan menyeluruh, bukan hanya soal kelulusan, tetapi juga status guru, bidang ilmu, dan sebagainya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi, akhir pekan lalu, seusai berdialog dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya. Menurut Heri, dari ribuan pondok pesantren (ponpes) di Jatim yang membuka pendidikan madrasah diniyah, hanya sekitar empat ponpes yang sistem pendidikannya diakui.

Dia mengatakan, Komisi X akan mengadakan rapat kerja bersama Komisi VIII (bidang agama), mengundang Menag dan Mendiknas dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan. Komisi X akan mendesak Menag mengeluarkan peraturan menteri soal itu sebelum Juni 2011.

Pengasuh Ponpes Lirboyo Gus Riza mengatakan, beberapa ponpes kadang mengorbankan sistem pembelajaran diniyah dengan membuka sekolah-sekolah umum. Padahal, dengan cara ini, budaya pesantren terus-menerus mengalami pengikisan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s