Polisi Bubarkan Diskusi Film Senyap di AJI Yogya

Acara diskusi dan nonton film “Senyap” di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta batal dilaksanakan pada Selasa malam, 16 Desember 2014. Peristiwa ini merupakan pembatalan pertama acara nonton film karya Joshua Oppenheimer itu di Yogyakarta akibat ada ancaman pembubaran dari organisasi massa. Pembatalan acara itu terjadi karena belasan polisi yang mendatangi AJI Yogyakarta memperingatkan ada ancaman penyerbuan dari Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Polisi tidak secara terang-terangan meminta acara batal. Tapi, mereka menyatakan tidak berani menjamin keamanan dengan alasan kekurangan personel.

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Najib Azca mengkritik strategi polisi dalam mencegah konflik seperti itu karena justru mengorbankan hak warga negara untuk bebas berkumpul dan berekspresi. Menurut dia pencegahan seperti ini justru tidak menyelesaikan masalah. “Sangat mungkin akan menular, kelompok-kelompok itu akan belajar strategi memaksakan kehendaknya saat tidak setuju dengan acara kelompok lain,” kata Najib pada Rabu, 17 Desember 2014.

AJI Yogyakarta menjadi penyelenggara pertama acara nonton bareng film “Senyap” yang menerima ancaman di Yogyakarta. Sebelum di AJI Yogyakarta, penyelenggaraan acara serupa berlangsung lancar di sejumlah kampus seperti STPD APMD, MMTC, UAJY dan UGM. Lembaga yang dipimpin oleh Najib, Yousure, juga berhasil menggelar acara serupa di kampus Fisipol UGM pada Senin siang, 15 Desember 2014.

Menurut Najib, kasus pembatalan acara diskusi di Yogyakarta terjadi berulang-ulang dengan alasan dan pola yang sama. Pola di sebagian kasus ialah pihak penolak acara menebar pesan berantai bermuatan ancaman pembubaran acara dan polisi menyikapinya dengan mencegah acara berlangsung agar tidak terjadi kerusuhan. Sebelumnya, dua bulan lalu, acara diskusi konten media online bermuatan gagasan Islam fundamental, yang digelar oleh LKiS di rangkaian kegiatan Jagongan Media Rakyat, batal dengan modus seperti itu.

Polisi semestinya melakukan strategi pencegahan konflik yang dialogis dan komunikatif. Caranya, menurut Najib, dengan mengajak dialog pihak penyelenggara bersama kelompok penolak acara untuk membahas perbedaan pendapatnya. Lebih baik lagi, Najib menambahkan, dialog itu dihadiri pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat. “Kasus di AJI Yogyakarta menunjukkan polisi melakukan pencegahan konflik yang tidak bertanggungjawab,” kata Najib.

Menurut dia, berulangnya modus pembatalan acara dengan alasan keamanan menunjukkan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menjadi masalah penting di Indonesia. Sikap kepolisian, menurut Najib, menandakan lembaga penegak hukum ini masih enggan menjalankan secara serius tugasnya sesuai amanat konstitusi. “Mereka seharusnya mencegah konflik dengan secara proaktif menggelar dialog,” kata dia. Dia menduga, AJI Yogyakarta menjadi sasaran penolakan pertama di Yogyakarta karena organisasi ini kumpulan para jurnalis yang dianggap memiliki pengaruh luas di publik. Ini mengingat AJI Yogyakarta memiliki jaringan media yang luas. Tapi, Najib juga khawatir, ancaman pembubaran acara AJI Yogyakarta terjadi untuk menguji efektivitas metode penolakan kegiatan yang tidak disukai oleh sebagian kelompok garis keras di Kota Yogyakarta.

Makanya, dia mendesak polisi mengubah perspektifnya mengenai pencegahan konflik. Praktik pencegahan konflik di AJI Yogyakarta bukti polisi masih suka menyederhanakan masalah. “Cara negara melindungi warganya bukan seperti itu,” kata dia. Sutradara Garin Nugroho ikut bersuara tentang pelarangan pemutaran film Senyap atau The Look of Silence. Menurut dia, pelarangan ini merupakan bentuk kekerasan. ”Larangan itu justru akan melahirkan konflik baru,” katanya saat ditemui di Bentara Budaya Yogyakarta, Selasa malam, 17 Desember 2014.

Menurut Garin, pelarangan pemutaran Senyap di sejumlah tempat itu adalah bentuk anarki. Pelarangan tersebut, kata sutradara Mata Tertutup ini, menjadi hal yang menyedihkan pada awal pemerintahan baru Presiden Joko Widodo. Menurut Garin, Presiden Indonesia ketujuh ini menjanjikan kebebasan berpendapat. Tapi, “Pelarangan itu mencoreng pemerintahan,” katanya.

Menurut dia, pelarangan pemutaran film ini tindakan yang tak perlu dan sia-sia. Apalagi, di tengah perkembangan media digital, orang bisa menikmati tayangan film di laman YouTube. Di beberapa daerah, sejumlah pihak melarang pemutaran Senyap. Di Malang, misalnya, Rektor Universitas Brawijaya melarang pemutaran film itu di kampusnya. Sekelompok organisasi kemasyarakatan yang menamakan diri Pribumi pun membubarkan pemutaran di Warung Kelir, Jalan Panglima Sudirman, Malang.

Di Yogyakarta, rencana pemutaran film Senyap kemarin malam di kantor Aliansi Jurnalis Independen pun batal. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta mendesak pemutaran dibatalkan karena menganggap penyelenggara tak mampu menjamin keselamatan penonton. Sebelum pemutaran berlangsung, sebuah ormas yang menamakan diri Forum Umat Islam DIY menebar ancaman akan membubarkan pemutaran film itu.

Menurut Garin, dalih pelarangan bahwa pemutaran film akan membangkitkan paham komunisme juga tak tepat. Ada banyak versi film bertema komunisme yang berkembang di dunia. Kehadiran film Senyap, ia melanjutkan, justru akan memicu dialog baru bagi masyarakat tentang paham itu. “Masyarakat sekarang lebih kritis melihat,” katanya. Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri menjadi fasilitator pemutaran film Senyap yang dianggap kontroversial dan sempat dilarang di beberapa tempat. Bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, aktivis mahasiswa, dan kelompok studi di Kediri, PCNU Kediri memutar film Senyap untuk masyarakat umum dan warga Nahdliyin pada hari ini, Sabtu, 13 Desember 2014.

“Mereka bersepakat tidak akan terjebak pada polemik komunisme, ini soal kemanusiaan, bukan komunis,” kata panitia pemutaran film Senyap, Taufik Alamin. Taufik yang berstatus sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri itu mengatakan film Senyap patut ditonton sebagai bahan pembelajaran dan diskusi soal sejarah. Sejarah telah mencatat bahwa terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang berpaham komunis di Indonesia tanpa melalui pengadilan. Fakta itu, kata Taufik, tidak bisa dikaburkan dan patut menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

Menurut Taufik, film Senyap juga mengingatkan khalayak tentang tanggung jawab negara kepada para korban pembantaian tersebut. Saat disinggung soal intimidasi saat film ini diputar di Malang, Taufik mengaku tidak takut. Sebab, jauh sebelumnya, dia sudah berdiskusi dengan pengurus NU dan aktivis di Kediri tentang pemutaran film ini.

Panitia pemutaran film Senyap atau The Look of Silent di Malang batal menggelar nonton bareng karena mendapat intimidasi dan teror. Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berniat memutar film dokumenter karya Joshua Oppenheiner itu ketakutan setelah didatangi tentara pada Selasa kemarin, 9 Desember 2014. Mereka diminta membatalkan pemutaran film yang dimaksudkan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2014 itu.

“Dia ketakutan setelah didatangi militer,” kata koordinator Lembaga Bhineka, Andry Juni, Rabu, 10 Desember 2014. Lembaga Bhinneka bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat berniat memutar film dokumenter berdurasi 98 menit itu. Senyap rencananya diputar serentak di tujuh tempat di Malang Rabu malam ini pukul 19.00.
Tujuh tempat yang dipilih ialah Warung Kelir, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya, Universitas Machung, Komunitas Kalimetro, Warung Unyil dan Omah Munir. Namun Universitas Brawijaya dan Warung Unyil membatalkan pemutaran film tersebut. “Kami akan melayangkan surat protes ke Rektor Universitas Brawijaya. Kenapa pemutaran film kok dilarang,” kata Andry.

Aparat berseragam militer sebenarnya juga sempat mendatangi Warung Kelir dan berdialog dengan panitia. Namun usai berdialog, pemutaran film di warung itu tetap diperbolehkan asal dengan pengawasan tentara. Pemutaran di Warung Kelir menghadirkan sosiolog Universitas Brawijaya Harris El Mahdi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang Hasan Abadi dan sejumlah keluarga korban peristiwa 1965 asal Magetan dan Kediri. Mereka akan mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai kasus pembataian massal September 1965. “Kami akan membuat penyataan sikap di jurnal Internatonal People Tribunal,” kata Andry.

Pemutaran di Universitas Machung tetap diputar sesuai jadwal. Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni dosen Universitas Machung, Daniel Stephanus, dan Wakil Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi NU) Agus Sunyoto. “Panitia di Universitas Machung juga didatangi aparat militer. Tapi tak masalah tetap dilanjutkan pemutaran,” kata Daniel. Komandan Komando Distrik Militer 0833/Bhaladika Jaya Letnan Kolonel Gunawan Wijaya mengingatkan bahwa pemutaran film tersebut bisa menimbulkan dampak gesekan antarkelompok. Menurutnya, selama ini Kota Malang telah dalam kondisi yang kondusif. “Saya bertugas menjaga stabilitas, keutuhan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Gunawan mengaku belum pernah menonton film dokumenter karya Joshua yang juga sutradara film dokumenter Jagal atau The Act of Killing itu. Namun ia mengatakan telah memperoleh informasi mengenai materi film tersebut. Intinya, kata dia, semua film boleh diputar asal tidak menyebarkan ideologi terlarang. “Paham komunis tak boleh hidup di negara ini. Saya tidak membenci garis keturunannya,” kata Gunawan. Film Senyap diputar di Auditorium Pusat Kebudayaan Prancis (IFI) Bandung, Rabu malam, 10 Desember 2014, sampai dua kali karena penonton membeludak. Pemutaran pertama menjelang petang disesaki 200 orang lebih. Sekitar 50 orang yang datang telat rela menunggu hampir dua jam.

Seorang penonton, Pius Widiyatmoko, mengatakan film Senyap menarik karena ada permintaan maaf dari keluarga pelaku kepada keluarga korban. Ia menduga sutradara Joshua Oppenheimer ingin menata sebuah upaya rekonsiliasi. “Film ini perlu dipakai pemerintah untuk rekonsiliasi. Ada pengakuan pelaku, permintaan maaf, dan ada keinginan untuk berdamai dengan masa lalu,” ujarnya. Pemutaran film yang disutradarai Joshua Oppenheimer itu merupakan perhelatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dan IFI dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia, Rabu, 10 Desember 2014. Tak hanya menayangkan film berdurasi sekitar 100 menit itu, seni pertunjukan artis Bandung seperti Wanggi dan Rudi Abdala pun mewarnai acara tersebut. Tontonan gratis itu dilengkapi diskusi bersama arkeolog Lisya van Soren dan Dani Kutilista, pembuat film dokumenter.

Lisya menceritakan kondisi diri dan upayanya mencari kebenaran cerita tentang ayahnya yang menjadi korban peristiwa berdarah G30S di daerah Wirogunan, Yogyakarta. “Saat itu di rumah saat malam, orang tua seperti menunggu ketidakberdayaan. Kami anak-anaknya dititipkan ke rumah nenek,” ujarnya. Setelah dewasa, ia mendapatkan keluarga korban serupa yang menolak peristiwa itu dilupakan dari ingatan sejarah. Selain di IFI, pemutaran film serupa di Bandung juga dihelat mahasiswa di sejumlah kampus swasta sebagai acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan mendukung pemutaran film dokumenter yang mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia, Senyap. Menurut Komnas, pemutaran Senyap di seluruh Indonesia merupakan bagian dari kerja Komnas tentang pendidikan HAM. “Mengingat kegiatan ini bersifat nasional dan berlangsung di seluruh Indonesia, kami mengharapkan pihak terkait mendukung penyelenggaraan pemutaran film tersebut sebagai bagian dari upaya pemajuan HAM,” bunyi kutipan surat bernomor 044/Ang-SK/XI/2014 yang ditandatangani komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nukhoiron, Jumat pekan lalu.

Sebelumnya, beberapa pihak melakukan pelarangan atas pemutaran film tersebut. Salah satunya adalah Komando Distrik Militer 0833/Bhaladika Jaya di Universitas Brawijaya, Kota Malang. Selain itu, massa yang mengaku dari organisasi masyarakat Pribumi membubarkan acara Indonesia Menonton yang memutar Senyap di Warung Kelir, Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang. Film Senyap atau The Look of Silence adalah film dokumenter kedua karya sutradara Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, dengan tema utama pembantaian massal tahun 1965. Film tersebut menceritakan sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelumnya, Joshua membuat film dengan tema yang sama berjudul Jagal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s