Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional Mudjito menjelaskan, Jumat (8/8), sekolah-sekolah tersebut umumnya SD inpres. SD yang pembangunannya tahun 1970-an berdasarkan instruksi presiden (inpres) tersebut belum mengalami perbaikan dan rehabilitasi.
Mudjito mengatakan, sekolah dalam kondisi minimal tersebut biasanya sekadar ada gedung, tetapi belum sepenuhnya aman dan nyaman sebagai tempat anak belajar. ”Beberapa persyaratan dasar, seperti sanitasi, perpustakaan, dan lapangan olahraga, belum terpenuhi,” ujarnya.
Dia mengatakan, jumlah SD yang di bawah standar minimal sebelumnya sekitar 70.000 atau sekitar 50 persen dari total SDN yang mencapai 148.108 sekolah. Setelah diperbaiki tahun 2004, jumlahnya turun drastis.
Berkaitan dengan sekolah, saat ini terdapat 207 SD yang sudah berkembang ke taraf internasional, 3.438 SD berstandar nasional, 108.469 SD menuju standar nasional, dan sisanya 35.994 SD dengan kondisi pelayanan minimal ke bawah seperti disebutkan sebelumnya. ”Pada tahun 2009, SDN yang pelayanannya minimal ke bawah tersebut ditargetkan sudah memenuhi standar nasional,” ujarnya.
Butuh Rp 11 triliun
Mudjito mengatakan, setidaknya dibutuhkkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk memperbaiki dan melengkapi sarana belajar-mengajar, termasuk buku pelajaran.
Mohammad Abduhzen, Sekretaris Institute for Education Reform, mengungkapkan, wajib belajar selama ini terjepit dalam dua kondisi, yakni perluasan akses pendidikan dasar atau peningkatan mutu. Akses kemudian didahulukan karena merupakan hak warga negara.
Akan tetapi, idealnya, pendidikan tidak dikelola sekadar ada. Pelayanan yang masih minimal tersebut tentu mengganggu peningkatan mutu pendidikan dasar. Terutama dengan keterbatasan tenaga guru dan buku pelajaran
Informasi Buku Baru & Cara Menulis 
makasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kakak
😀